Guru Honorer Demo
Guru Honorer Swasta Kota Cirebon Menuntut Insentif
CIREBON - Ratusan guru hononer sekolah swasta se-kota Cirebon berunjuk di depan gedung DPRD sekitar pukul 11.00 kemarin. Aksi guru yang tergabung dalam Forum Tenaga Honor Sekolah Swasta (FTHSS) bertepatan dengan rapat dengar pendapat panitia khusus raperda insentif guru honor.[ Senin, 06 April 2009 ]
Ketua FTHSS Dede Permana bahkan diberi kesempatan untuk mengikuti dengar pendapat. Namun, dia kurang puas, karena anggota dewan terkesan mengulur waktu. Mereka baru bisa menjanjikan konsultasi ke Depdagri 7 April lusa. "7 April itu hanya dua hari sebelum pemilu. Kami khawatir anggota dewan memiliki agenda-agenda tertentu sehingga nantinya konsultasi tersebut kembali batal," ujarnya.
Dalam rapat tersebut, dia menegaskan bahwa tuntutan intensif untuk guru honor tersebut merupakan harga mati. Dia juga menyayangkan sikap DPRD yang lamban dalam memproses raperda tersebut, termasuk dibatalkannya rencana konsultasi 30 dan 31 Maret lalu.
Sementara Dede berunding di dalam ruangan, ratusan guru lainnya berorasi di luar gedung. Mereka mengajukan tiga tuntutan. Di antaranya segera dibuat agenda resmi untuk melakukan konsultasi ke Depdagri.
FTHSS juga meminta agar DPRD mengakomodisasikan perubahan raperda subsidi bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan swasta. Serta segera mengesahkan perda subsidi bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan swasta.
Wakil Ketua DPRD Edi Suripno SIP, mengatakan siap untuk melakukan konsultasi ke Depdagri pada 7 April nanti. Menurutnya, agenda pansus tersebut sudah dijadwalkan melalui panitia musyawarah dan keperluan administrasi termasuk surat-menyurat akan dikirimkan segera. "Suratnya sudah tinggal ditandatangani kemudian dikirimkan, sehingga pada 7 April mendatang sudah bisa dilaksanakan konsultasi dengan Depdagri," katanya. (yud/jpnn/ruk)
Wali Kota Manado Diadili Dalam Kasus Korupsi Apbd Rp 68,827 M
Jaksa Tuntut 8 Tahun Penjara Untuk Dokter Aborsi
Intel GAM Menyusup ke Polda Nanggroe Aceh Darussalam
Warga Temukan Granat Dekat Kampung Dulmatin
Demonstran OPM Keroyok Kasatlantas Polres Nabire
Tangkap Kapal Malaysia Pencuri Ikan
Warga Talang Kemang Tenggak Cuka, Tenggorokannya Terbakar
Habib Bugak Asyi, Hartawan Arab yang Hibahkan Lahan di Makkah untuk Rakyat Aceh
HALAMAN KEMARIN
Perampok Beraksi di Siang Bolong, di Dekat Pos Polisi
Benda Kuno di Petilasan Sunan Kalijaga
Sekretaris Partai Aceh Tewas Ditembak
Polres Bengkalis Gagalkan Penyelundupan Tenggiling
Tengku Suhaimi, Jaksa yang Mengoleksi 14.000 Judul Buku
Hampir Selesai Dibangun, Jembatan di At
JAWA POS
CIREBON - Ratusan guru hononer sekolah swasta se-kota Cirebon berunjuk di depan gedung DPRD sekitar pukul 11.00 kemarin. Aksi guru yang tergabung dalam Forum Tenaga Honor Sekolah Swasta (FTHSS) bertepatan dengan rapat dengar pendapat panitia khusus raperda insentif guru honor.[ Senin, 06 April 2009 ]
Ketua FTHSS Dede Permana bahkan diberi kesempatan untuk mengikuti dengar pendapat. Namun, dia kurang puas, karena anggota dewan terkesan mengulur waktu. Mereka baru bisa menjanjikan konsultasi ke Depdagri 7 April lusa. "7 April itu hanya dua hari sebelum pemilu. Kami khawatir anggota dewan memiliki agenda-agenda tertentu sehingga nantinya konsultasi tersebut kembali batal," ujarnya.
Dalam rapat tersebut, dia menegaskan bahwa tuntutan intensif untuk guru honor tersebut merupakan harga mati. Dia juga menyayangkan sikap DPRD yang lamban dalam memproses raperda tersebut, termasuk dibatalkannya rencana konsultasi 30 dan 31 Maret lalu.
Sementara Dede berunding di dalam ruangan, ratusan guru lainnya berorasi di luar gedung. Mereka mengajukan tiga tuntutan. Di antaranya segera dibuat agenda resmi untuk melakukan konsultasi ke Depdagri.
FTHSS juga meminta agar DPRD mengakomodisasikan perubahan raperda subsidi bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan swasta. Serta segera mengesahkan perda subsidi bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan swasta.
Wakil Ketua DPRD Edi Suripno SIP, mengatakan siap untuk melakukan konsultasi ke Depdagri pada 7 April nanti. Menurutnya, agenda pansus tersebut sudah dijadwalkan melalui panitia musyawarah dan keperluan administrasi termasuk surat-menyurat akan dikirimkan segera. "Suratnya sudah tinggal ditandatangani kemudian dikirimkan, sehingga pada 7 April mendatang sudah bisa dilaksanakan konsultasi dengan Depdagri," katanya. (yud/jpnn/ruk)
Wali Kota Manado Diadili Dalam Kasus Korupsi Apbd Rp 68,827 M
Jaksa Tuntut 8 Tahun Penjara Untuk Dokter Aborsi
Intel GAM Menyusup ke Polda Nanggroe Aceh Darussalam
Warga Temukan Granat Dekat Kampung Dulmatin
Demonstran OPM Keroyok Kasatlantas Polres Nabire
Tangkap Kapal Malaysia Pencuri Ikan
Warga Talang Kemang Tenggak Cuka, Tenggorokannya Terbakar
Habib Bugak Asyi, Hartawan Arab yang Hibahkan Lahan di Makkah untuk Rakyat Aceh
HALAMAN KEMARIN
Perampok Beraksi di Siang Bolong, di Dekat Pos Polisi
Benda Kuno di Petilasan Sunan Kalijaga
Sekretaris Partai Aceh Tewas Ditembak
Polres Bengkalis Gagalkan Penyelundupan Tenggiling
Tengku Suhaimi, Jaksa yang Mengoleksi 14.000 Judul Buku
Hampir Selesai Dibangun, Jembatan di At
JAWA POS
0 komentar:
Posting Komentar